Selama ini 70 persen dana tersalur berkutat di Jawa. Karena itu perlu ada pemerataan dengan harapan dana yang berasal dari APBN ini bisa dinikmati semua wilayah.

Sejauh ini, ada 45 koperasi dari lima kabupaten penerima dana bergulir tahun 2000-2007. Yakni, Ngawi, Tulungagung, Lamongan, Surabaya dan Jombang.

Padahal tahun ini, dana bergulir Rp1,2 triliun rencananya akan diberikan kepada para pelaku usaha dengan bunga kecil.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) menerima uang pengganti kerugian negara yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya senilai lebih dari Rp 400 juta

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) serta BUMN di bidang permodalan diminta untuk berperan dalam memberikan formulasi yang tepat.

Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,64 triliun atau melebihi target yang dicanangkan sebesar Rp1,6 triliun selama 2021.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam konferensi pers, Jakarta, Senin mengatakan, penyaluran itu diberikan kepada 192 mitra di seluruh Indonesia dengan pola konvensional disalurkan sebesar Rp813 miliar dan pola syariah sebanyak Rp828 miliar atau lebih tinggi Rp15 miliar . "Keberhasilan penyaluran dana bergulir ke seluruh Indonesia disebabkan sinergi dan kerja sama seluruh pihak," ujarnya.

Adapun total keseluruhan penyaluran dana bergulir sejak tahun 2008 hingga 2021 ialah sebanyak 3.144 mitra dari 34 provinsi. Jika melihat dari sisi jumlah dana yang disalurkan, lanjutnya, mencapai Rp13,96 triliun dengan rincian pola konvensional sebesar Rp10,53 triliun dan pola syariah sebesar Rp3,43 triliun.

“Kenapa pola syariah lebih kecil? Karena pola syariah baru kita kumandangkan di akhir-akhir tahun 2019, dan kita baru benar-benar menjalankan pola syariah mulai 2020 hingga 2021,” kata Supomo.

Lalu, sepanjang 2021 jumlah penerima dana atau debitur mencapai 77.899 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau melampaui target yaitu 12.600 UMKM. Sedangkan, akumulasi dari tahun 2008 hingga 2021 sebanyak 329.390 debitur. Pada periode yang sama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPDB-KUMKM sebesar Rp140,98 miliar atau melebihi target Rp125 miliar.

Untuk Non Performing Loan (NPL) sepanjang 2021 mencapai 1,15 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,24 persen dari yang ditargetkan maksimal 5 persen. “Artinya apa yang kita salurkan kepada mitra itu hampir 98,85 persen efektif. Efektifnya itu tak ada tunggakan, dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, LPDB berkontribusi terhadap koperasi dan UMKM di saat kondisi pandemi COVID-19. Jika tak bermanfaat, ucap dia, pasti koperasi akan mengalami kemacetan karena dana yang digulirkan tak memiliki hasil.

Banyak sekali potensi ekonomi masyarakat dari sektor riil, bahkan banyak produk-produk yang dihasilkan mampu menembus pasar ekspor. Dengan inilah kami diminta pemerintah untuk mendukung perekonomian melalui koperasi sektor riil.

Bukti tersebut akan menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas kasus rasuah yang merugikan negara hingga ratusan miliar itu.

Materi itu didalami kala penyidik KPK memeriksa dua petinggi LPDB KUMKM.

Para saksi juga didalami oleh penyidik KPK terkait penarikan uang pada rekening Kopanti Jawa Barat untuk pihak tertentu dalam perkara ini.